Hampir dua dekade berlalu, dan kami masih konsisten mendorong warga menjadi berdaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kami meyakini bahwa informasi adalah salah satu modal utama warga untuk mengambil keputusan yang tepat demi kelangsungan hidupnya. Maka, pengelolaan informasi berbasis warga adalah pondasi.
Pada 2019, ada tiga ranah yang kami kerjakan untuk memperkuat pondasi tersebut: media komunitas, sistem informasi desa, dan literasi digital.
Media komunitas adalah isu yang telah lama kami geluti, bahkan sejak awal lembaga ini berdiri. Selain penguatan kapasitas untuk pegiat media komunitas dan pewarta warga, tiga tahun terakhir kami mulai mendorong pengakuan negara atas media komunitas sekaligus perlindungan hukum bagi pewarta warganya. Kami yakin sesedikit apapun secara kuantitas, masih ada media komunitas yang benar-benar berkontribusi dalam literasi maupun demokrasi informasi bagi warga di akar rumput. Mereka inilah yang sangat membutuhkan pengakuan dan perlindungan, alih-alih dituding sebagai salah satu media penyebar hoaks.
Sementara itu, pengembangan aplikasi sistem informasi desa yang kami prakarsai sejak 2009 juga terus mengalami progres. Setelah berhasil mematangkan konsep-konsep dasar terkait tata kelola data dan informasi, kami mulai mengkaji hak kekayaan intelektual semata agar bisa memastikan tercapainya manfaat bagi warga dan pemerintah sekaligus meminimalisir pendekatan proyek demi kepentingan sesaat pihak-pihak tertentu. Pada 2018, aplikasi yang kami kembangkan resmi memiliki merek “Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya”, dan akhirnya tahun lalu aplikasi di level daerahnya juga telah tercatat secara resmi sebagai “Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB)”.
Dalam konteks tata kelola data, kami mendorong pengintegrasian data dari desa dengan sistem data pusat. Tagline “Satu Data dari Desa” memang kami yakini mampu menghasilkan data yang akurat sekaligus partisipatif, sehingga kedaulatan atas data tetap ada di tangan warga dan sejalan dengan prinsip tata kelola data yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pada 2019, model integrasi data tersebut mulai dilakukan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara proaktif mengajukan integrasi data yang ada di SIKAB dengan dua sistem data di pemerintah pusat, yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kami berharap “Satu Data dari Desa” ini dapat menjadi salah satu rujukan agregasi dan integrasi data di Indonesia demi tercapainya satu data yang sesungguhnya.
Ranah lain yang kami seriusi sejak dua tahun terakhir adalah literasi digital. Fokus pada data governance dan media komunitas selama ini, membawa kami pada keyakinan akan pentingnya isu literasi digital. Kami memilih untuk memperkuat kelompok warga terkait isu literasi digital ini, terutama mengenai keamanan, privasi, dan data pribadi di internet.[]
Laporan-Tahunan-CRI-2019
