OPINI

Merebut Makna Demokrasi: Merespons Situasi Politik Elektoral 2024

Dibaca 1 Menit

Menghitung jam menuju momen monumental 14 Februari, kita fasih menelan pertanyaan; “Pesta Demokrasi” ini milik siapa? Sebab frasa tersebut tak pernah dirasakan warga.

Pemilu adalah proses panjang yang tak hanya berlangsung sehari, begitu pula dengan rekayasa politik yang mengekori. Menilik ke belakang, praktik kecurangan demokrasi telah berjalan secara sistematis. Intervensi dan intimidasi kian menguat jelang Pemilu, termasuk tekanan terhadap kepala desa, ancaman kebebasan berekspresi kepada aktivis, hingga kepakaran akademisi yang direndahkan.

Sementara aparat menjelma instrumen kekuasaan yang terang-terangan menyalahgunakan fasilitas negara. Politisasi bansos mencapai angka 500 triliun—melebihi anggaran Pandemi Covid di tahun 2020. Distribusi ini dilancarkan atas nama elite politik yang sedang bersaing dalam Pemilu, padahal bansos diambil dari APBN; uang rakyat! Tata Kelola Bansos diterabas. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tak lagi punya arti.

Terlebih gurita oligarki masif bercokol di segala sisi, memperparah proses demokrasi yang kian jauh dari kata ideal. Kemunduran demokrasi ini tentu berdampak panjang di masa mendatang.

Lantas di mana posisi warga ketika kita hanya direduksi sebagai sekadar angka? Demokrasi bukan semata ritual elektoral yang eksis di level pusat. Ia adalah prakarsa yang tumbuh dari bawah, bukan urusan yang diperintahkan dari atas sebagai formalitas lima tahunan belaka. Demokrasi mesti hadir dari lingkup terdekat, lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, serta laku keseharian. Kesadaran kritis inilah yang penting untuk kita gelorakan.

Kesadaran kritis berdemokrasi sejak di lingkup komunitas akan menjadikan kita sebagai warga paham akan posisi peran, hak, dan kewajiban. Hal itu akan sangat dibutuhkan dalam mengembangkan ekosistem kewargaan, mengelola sumber daya bersama secara berkeadilan. Pembelajaran dari level ini yang diharapkan dapat diperluas skalanya ketika berhadapan dengan agenda demokrasi dan pembangunan di tingkat desa, daerah, hingga negara.

Suara warga yang bersatu adalah napas panjang yang tak akan bisa dibungkam. Begitulah harapan itu akan terus ada. Mari rayakan pesta ini dengan perlawanan. Rebut makna demokrasi yang sejatinya ialah milik kita.

Tetap saling jaga dan mari kawal bersama!


Foto: Aksi Gejayan Memanggil Lagi, 12 Februari 2024 oleh Ferdhi Putra.

Related posts
ULASAN

Tantangan Implementasi Satu Data dari Daerah (Bag. 2)

Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia telah disahkan sejak 2019. Namun, kebijakan tersebut tampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan karena kendala dalam…
ULASAN

Tantangan Implementasi Satu Data di Daerah (Bag. 1)

Program satu data digadang-gadang menjadi jalan keluar bagi karut-marut pengelolaan data di berbagai level. Meski sudah ditetapkan dalam peraturan presiden sejak 2019,…
BERITA

Berharap Pada Pemda untuk Mengurai Karut Marut Data Kemiskinan

Urgensi data kemiskinan yang akurat kian meningkat di masa pandemi. Sebab, data itulah yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan siapa saja yang…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *