PENELITIAN

Penerapan Sistem Informasi Desa untuk Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial: Pendekatan Teori Jejaring Aktor di Kabupaten Gunungkidul

Dibaca 2 Menit

Pada Oktober 2020, Combine Resource Institution, diwakili Elanto Wijoyono, mengikuti International Conference on Indonesian Architecture and Planning (ICIAP) 2020 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Elanto mempresentasikan makalah berjudul “The utilization of village-information system for integrated social welfare data management: actor-network theory approach in Gunungkidul regency“, yang menganalisis proses integrasi DTKS melalui SID Berdaya ke SIKS-NG Kementerian Sosial Republik Indonesia pada periode 2018/2019 melalui pendekatan jejaring-aktor. Makalah ini kemudian diterbitkan dalam Jurnal Teknosains UGM Vol. 11 No 1 Edisi Desember 2021.


[ID] ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan data terpadu oleh Kementerian Sosial sebagai rujukan dalam program penanggulangan kemiskinan masih banyak mengandung ketidakakuratan, sehingga penargetan kelompok penerima manfaat masih sering tidak tepat sasaran. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif yang berlandaskan pada teori jejaring aktor. Proses pendataan, verifikasi, hingga validasi data kesejahteraan sosial dilakukan dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Desa (SID BERDAYA) dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) yang ada di Kabupaten Gunungkidul dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) di Kementerian Sosial untuk meningkatkan kualitas akurasi dan validitas data. Berdasarkan proses yang dijalankan, perlu ada penguatan interaksi sosial yang partisipatif dan transparan antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat yang menjadi sasaran pendataan. Dengan langkah tersebut akan didapatkan skema penanggulangan kemiskinan yang bersifat reflektif, sehingga kualitas perencanaan dan pembangunan yang dilakukan akan semakin tepat guna dengan data yang akurat.

Kata kunci: sistem informasi; kesejahteraan sosial; desa.

[EN] ABSTRACT

As the main reference to poverty alleviation in Indonesia, the policy of integrated welfare data management by the Ministry of Social Affairs still contains many inaccuracies. This has an impact on beneficiary groups as the target of the implementation of national programs on poverty reduction. This study shows how Integrated Social Welfare Data management by the local government in Gunungkidul Regency, Special Region of Yogyakarta, can solve the inaccuracy. The analysis was conducted with qualitative methods, based on actor-network theory. Data collection, verification, and validation are processed by integrating Village Information System (SID BERDAYA) and Regency Information System (SIKAB) in Gunungkidul at the local level, with the Social Welfare Information System – Next Generation (SIKS-NG) by the Ministry of Social Affairs in national level. This integration is needed to improve the quality of data accuracy and validity. Strengthening the participation and transparency of social interaction between government agencies at every level (from the village level to the national level) and the community people are important since communities are the beneficiaries. These processes will develop a reflective scheme, to make sure the quality of planning and development program on poverty alleviation is running with accurate and valid data.

Keywords: Information System; Poverty; Social Welfare; Village.

Related posts
BERITA

Menanti Tindak Lanjut Strategi Tata Kelola Data di Bantul Pasca-MoU

Penerapan SID Berdaya di desa-desa Kabupaten Bantul telah mengalami perkembangan. Pemerintah desa telah banyak melakukan inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan data…
ULASAN

Tantangan Implementasi Satu Data dari Daerah (Bag. 2)

Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia telah disahkan sejak 2019. Namun, kebijakan tersebut tampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan karena kendala dalam…
ULASAN

Tantangan Implementasi Satu Data di Daerah (Bag. 1)

Program satu data digadang-gadang menjadi jalan keluar bagi karut-marut pengelolaan data di berbagai level. Meski sudah ditetapkan dalam peraturan presiden sejak 2019,…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.