Sebagai media dari, oleh, dan untuk warga, sudah menjadi keniscayaan bahwa media komunitas akan memberi dampak bagi warga di sekitarnya atau yang menjadi konstituennya.
Peran media komunitas dalam mengiringi proses perubahan sosial masyarakat sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak perangkat media itu ditemukan. Teknologi bisa berubah—media komunitas hidup pada berbagai era, baik teknologi cetak, elektronik berbasis frekuensi, hingga teknologi digital—namun kebermanfaatan media komunitas tak pernah berubah, yakni untuk meningkatkan taraf hidup warga atau komunitasnya.
Menurut Jürgen Habermas, media massa seperti surat kabar dan televisi, merupakan wujud baru dari ruang publik. Jika sebelumnya interaksi antarwarga dilakukan secara langsung di ruang-ruang yang memungkinkan orang berkumpul, kini interaksi tersebut dapat termediasi oleh perangkat teknologi.
Di ruang itulah gagasan-gagasan setiap warga dipertukarkan, didiskusikan, hingga kemudian menghasilkan opini publik. Dari situlah perubahan sosial berangkat. Penyediaan ruang publik menjadi titik awal untuk menuju masyarakat demokratis.
Sudah sejak lama media komunitas juga diasosiasikan dengan ruang publik, namun pamornya sebagai ruang publik, tidak lebih mentereng dibanding media-media arus utama. Padahal jika dibanding media massa berorientasi profit—yang menjadi ruh industri media, media komunitas boleh dibilang lebih memenuhi kriteria ruang publik. “A healthy public sphere requires small scale media not motivated by commercial interests,” demikian argumen Habermas (dalam Butsch, 2007: 4).
Lalu bagaimana sebenarnya media komunitas mewujud sebagai ruang publik? Bagaimana mereka melakukannya? Dan paling penting, apa implikasinya bagi warga?
Melalui studi kasus dua media komunitas di Indonesia, yakni BaleBengong (Denpasar, Bali) dan Warta Desa (Pekalongan, Jawa Tengah), penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.[]
