SIARAN PERS

Pentingnya Literasi Keamanan dan Mitigasi dalam Tata Kelola Data Desa

Dibaca 3 Menit

Dalam penyelenggaraan negara, data yang akurat menjadi pondasi dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengumpulan dan pengelolaan data mesti dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan dimulai dari unit terkecil dalam negara. Hal ini menjadi semangat dari Sistem Informasi Desa (SID) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Desa tahun 2014.

Combine Resource Institution (CRI) ikut berkontribusi dalam mendukung perubahan tata kelola data desa dan daerah dengan memprakarsai Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) sejak 2009. Keduanya adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu desa dan daerah mengelola data dasar kependudukan, data sektoral, data potensi desa, dan informasi publik desa secara terpadu.

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang membenahi kebijakan tata kelola data pembangunan di Indonesia, antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia dijelaskan sebagai konsep kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan.

Dalam konteks program Satu Data Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, SID Berdaya dan SIKAB berpotensi untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan rujukan data tunggal. ”Meski begitu, proses menuju Satu Data tidak hanya berhenti pada pengelolaan dan integrasi data terpadu, tetapi juga mewujudkan perlindungan untuk keamanan dan mitigasi data,” ujar Irman Ariadi, Staf Analisis dan Regulasi CRI.

Perlindungan keamanan data telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

UU ITE mengatur konsep pelindungan data dalam sistem elektronik. Dalam penjelasannya, UU ITE memuat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di ranah siber (cyber space), yang meliputi pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, serta aspek sosial, budaya, dan etika. “Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak. Karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal,” kata Irman.

Sementara itu, dalam SPBE ditekankan bahwa tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional diperlukan untuk meningkatkan  keterpaduan dan efisiensi. Pemerintah memberikan ruang pengembangan SPBE secara luas sesuai dengan kebutuhan khusus pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Prakarsa SID Berdaya dan SIKAB saat ini akan semakin mendapatkan konteksnya dalam sistem pembangunan nasional. Sebab, upaya peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi diterakan sebagai salah satu arah dalam narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 oleh pemerintah. Fokus kegiatan yang akan diselenggarakan untuk mewujudkannya, antara lain dengan: (1) peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; (2) peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; (3) peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; (4) peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; (5) peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; dan (6) peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas. Dengan demikian, skema pemenuhan prinsip-prinsip keamanan dan pelindungan data dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan SIDB dan SIKAB menjadi penting untuk dipersiapkan dan dijalankan.

Sebagai sarana untuk mewujudkan hal tersebut, CRI akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai keamanan dan mitigasi data pada Rabu, 19 Februari 2020. Acara yang akan diselenggarakan oleh CRI ini akan mengundang berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi hingga praktisi. Para narasumber tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah penerap SID Berdaya dan SIKAB; Kepala UPT Museum Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Setyo Budi Prabowo; Praktisi TIK, Heru Tjatur; dan Dr. Yudi Prayudi, M.Kom. Kepala Pusat Studi Forensika Digital FTI UII. “Melalui FGD ini, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan tata kelola keamanan dan mitigasi pelindungan data khususnya dalam penerapan SID dan SIKAB,” jelas Manajer Unit Pengelolaan Sumber Daya Komunitas CRI, Elanto Wijoyono.

Related posts
BERITA

Pembenahan Tata Kelola TIK untuk Pemanfaatan SID Berdaya Lebih Efektif

Langkah awal proses integrasi data terpadu di Kabupaten Lombok Utara. Setelah pada 28 Januari lalu memaparkan konsep integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial…
ARTIKELBERITA

CRI Memaparkan Konsep Integrasi DTKS di Lombok Utara

Kamis, 28 Januari 2020, Combine Resource Institution (CRI) memaparkan hasil analisis untuk rujukan perancangan konsep integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui…
BERITA

Memperkuat Penguasaan Keamanan Digital Perempuan melalui ToT

Mendorong kehadiran “relawan keamanan digital” adalah salah satu upaya mendiseminasikan pengetahuan tentang keamanan digital kepada warga. Kehadiran mereka sangat penting agar pengetahuan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *