Pemanfaatan SID untuk Analisis Kemiskinan Partisipatif

Peserta pelatihan sedang menjajal aplikasi SID. Ditargetkan pada pertengahan 2013 SID-AKP sudah siap digunakan. Foto oleh: IDEA.

Pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin) tidak jarang menimbulkan konflik dalam masyarakat desa. Lebih-lebih untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kini bersulih jadi PKH itu. Ada warga yang mestinya mendapat bantuan, nyatanya tidak dapat. Begitupula sebaliknya.

“Setelah kita pelajari betul, datanya salah. Inputnya menurut kami ada yang salah,” keluh Kepala Desa Nglegi, Patuk, Gunungkidul, Arifin.

Menurut kepala desa yang telah berulang kali menerima keluhan warga terkait bantuan, itu, masalah terletak bukan pada indikator kemiskinannya. Kekisruhan data lantaran kekeliruan pendataan di lapangan.

Arifin mencontohkan, seorang pendata hasil kursus kilat Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mencatat apa adanya segala yang disampaikan oleh responden atau warga. Sering pernyataan itu tidak selalu benar. Tapi si pencatat sudah merasa berhasil bila telah mendapat data tanpa perlu mengecek baik benarnya berita itu.

“Ini yang menurut saya salah,” tegas Arifin.

Menindaklanjuti “bom waktu” tersebut, Arifin bersama dengan 5 kepala desa lain di Gunungkidul, yaitu Girikarto, Girimulyo, Girisuko, Beji, dan Nglanggeran yang difasilitasi oleh Institute for Development Economic Analysis (IDEA) Yogyakarta tahun lalu berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana perspektif orang desa terhadap orang miskin. Menurut Staff Program IDEA F. Bambang Hery Purwanto, forum itu juga dihadiri oleh BPS dan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Gunungkidul.

“Dua instansi ini menyadari ada banyak kelemahan. Kalau indikator sudah cukup baik, cuma pelaksanaan di lapangan yang tidak pas. Ini kan tidak bisa dibiarkan terus-menerus,” tegas Bambang di sela-sela pelatihan “Survey dan Manajemen Data dengan Sistem Informasi Desa” yang diselenggarakan oleh IDEA dan COMBINE Resource Institution (CRI) di Yogyakarta, Senin (12/11/2012).

Setelah pertemuan pada 2011, itu, menurut Bambang, mereka menggagas Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang merupakan perasan dari 14 indikator kemiskinan BPS dan indikator kemiskinan kepunyaan Bappeda. Pedoman pelaksanaan AKP kini sedang digarap oleh IDEA agar bisa cepat diterapkan oleh banyak desa. Dan di Desa Nglegi, AKP telah berjalan memakai pola “dasawisma”.

“Dasawisma”

Menurut pengakuan Kepala Desa Nglegi Arifin, desanya sudah sejak 2011 menerapkan “dasawisma” untuk menjalankan AKP. “Dasawisma” atau 10 keluarga sebelumnya dikumpulkan oleh desa untuk diberi pengertian kalau data yang akan dihimpun itu, tidak akan mempengaruhi bantuan dan sebagainya. Cuma untuk mendapatkan data yang lebih dapat dipercaya.

“Ketika mereka sudah paham baru kita mulai pendataan,” kata Arifin.

Di pertemuan “dasawisma” itu, kata Arifin, tim AKP yang mendapat mandat dari desa akan menggali data kemiskinan dari masing-masing warganya sesuai dengan indikator-indikator kemiskinan. Masing-masing warga harus menyimak pernyataan dari warga yang lain. Kalau ada pernyataan warga yang tidak benar, warga yang lainnya (tetangga) wajib mengoreksinya.

Ketika pendataan kemiskinan dengan cara yang partisipatif, itu, kata Arifin, data yang akan terhimpun bisa lebih terpercaya. Nantinya data itu paling tidak berguna untuk memverifikasi datanya BPS sehingga tidak ada ketimpangan data lagi. Itulah yang mereka lakukan sejak setahun terakhir.

“Orang desa itu, tetangganya punya deposito pun tahu walaupun nominalnya nggak tahu. Beda dengan orang kota. Apalagi dengan keadaan yang lain,” tegas Arifin.

Tim AKP Desa Nglegi itu sendiri terdiri dari 10 orang di mana Arifin menjadi koordinatornya. Tiga orang kebetulan mewakili masing-masing padukuhan. Sementara 6 orang yang lain merupakan kader-kader masyarakat yang dianggap mampu.

Kini, hasil AKP Nglegi sudah terhimpun rapi di kantor desa. Bersama dengan 5 desa lainnya di Gunungkidul, data kemiskinan itu kelak akan berimigrasi ke SID untuk memudahkan pemanfaatannya. IDEA, CRI, dan 6 desa di Gunungkidul tersebut mencanagkan pada pertengahan 2013 mendatang imigrasi sudah bisa dimanfaatkan.

SID-AKP

Staff Program IDEA F. Bambang Hery Purwanto menegaskan ada kaitan erat antara SID yang dikembangkan oleh Lumbung Komunitas CRI sejak 2009 dengan AKP yang dikembangkan oleh IDEA sejak tahun lalu. SID yang sudah mengelola data dasar kependudukan masing-masing desa kelak akan menemu-kenali siapa yang miskin dan siapa yang kaya sesuai hasil pendataan AKP.

“Tinggal mengetik nama penduduk sesuai NIK (nomor induk keluarga) dan memasukkan indikator-indikatornya, langsung bisa muncul dalam bentuk grafik atau diagram (data warga miskin),” tegas Bambang.

Pelaksana Program Lumbung Komunitas CRI Elanto Wijoyono yang bertindak sebagai fasilitator pelatihan selama dua hari (Senin-Selasa, 12-13/11/2012) itu, mengenalkan secara garis besar sistem kerja SID terutama bagi beberapa peserta dari desa yang belum menerapkan SID. Pada kesempatan tersebut, Elanto menampilkan beberapa contoh yang telah menerapkan SID seperti website Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman; Desa Jumoyo, Salam, Magelang; dan Desa Nglegi, Patuk, Gunungkidul.

“Yang penting teman-teman desa punya pemahaman prinsip bagaimana mengelola website desanya,” kata Elanto.

Sementara itu Bambang Heryy menegaskan SID nantinya tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk mengelola data kemiskinan. Program apa pun yang masuk ke desa, kata Bambang Hery, seperti pengolahan data untuk audit sosial pembangunan dan perencanaan penganggaran di level Musrenbang akan dibantu-kelola oleh SID.

“Upaya ini juga untuk menyambut UU Desa yang mewajibkan desa untuk mengelola sistem informasi desa,” tegas Bambang Hery.

Seperti telah diketahui, pada Rancangan Undangan-Undang Desa yang kini sedang dikebut penyelesaiannya, ada sebuah pasal yang mengatur kewajiban untuk mengembangkan sistem informasi desa. Pada pasal 73 RUU Desa itu, sistem informasi desa disusun berdasarkan data monografi desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

You may also like...

Leave a Reply