Baru pada pukul 20.00 WIB Paring bisa berbuka. Malam itu dia telat membatalkan puasanya karena habis dari perjalanan. Di seberang sana, seorang kawannya, HW, memberi kabar singkat: “Mas, sampeyan lihat tivi one (TV One) sekarang.”
Sambil makan Paring menuruti pinta temannya lewat handphone itu. Di televisi, Hari Suwandi (HS) sudah tampak berhadapan dengan presenter “Apa Kabar Indonesia Malam” Indrianto Priadi.
Melihat adegan itu, Paring sontak menghentikan makannya. Kata demi kata yang meluncur dari bibir Hari Suwandi ia simak betul-betul.
“Bagaikan disambar petir disiang bolong saat HS mengucapkan terima kasih ke Bakrie, menyatakan tindakannya ada yang menyuruh, bukan keinginannya pribadi dan seterusnya,” tulis Paring Waluyo Utomo di grup Facebook “Dukungan Hari Suwandi, Jalan Kaki Porong-Jakarta” 5 hari setelah melihat tayangan di TV One itu, Rabu (25/7/2012).
Tidak hanya Paring Waluyo Utomo seorang yang kalut oleh pengakuan Hari Suwandi di TV One. Paring hanya salah satu pendamping korban Lumpur Lapindo di Sidoarjo yang kebetulan mendukung sedari awal niat Hari longmarch dari Porong ke Jakarta untuk menuntut hak korban Lumpur Lapindo yang belum ditunaikan. Warga lain di Sidoarjo dan pelbagai daerah yang mendukung Hari juga dibuat jengah.
“Ratusan twitter me-mention aku. Puluhan sms masuk ke handphone-ku, dan puluhan komentar dan posting-an di grup Facebook dukung HS masuk. Semuanya sama pertanyaannya: ada apa dengan HS? Kok jadi begitu? Sampai uber social-ku error karena begitu banyaknya mention yang masuk,” tulis Paring di grup tersebut.
Menurut pegiat Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta Darmanto, bagi orang-orang yang punya perhatian terhadap perkembangan media di Indonesia, kasus Hari Suwandi jadi preseden buruk. Permintaan maaf Hari Suwandi tidak sekadar antiklimaks dari longmarch Porong-Jakarta.
“Ini jadi pemicu untuk lebih perhatian pada penggunaan frekuensi publik,” tegas Darmanto pada sarasehan “Media dan Lumpur Lampindo: Telaah atas Permintaan Maaf Hari Suwandi di Tv One” yang diadakan oleh MPM dengan COMBINE Resource Institution (CRI) di Jogja National Museum, Senin, (6/8/2012).
Darmanto menambahkan, dengan memakai frekuensi siaran punya publik, TV One (dan televisi lainnya) punya kewajiban untuk tidak seenaknya menggunakan frekuensi dengan tayangan demi kepentingan sang juragan media.
“Medium TV One itu ‘free to air’. Saat freekuensi publik dilukai, pemerintah harus menindak!” Tegasnya.
Paring Waluyo Utomo yang turut menjadi narasumber dalam obrolan itu memberikan contoh bagaimana TV One dengan seenaknya menggunakan frekuensi publik itu. Tidak pernah sekalipun kasus semburan lumpur di Sidoarjo disebut sebagai “Lumpur Lapindo”. TV One lebih memilih istilah “Lumpur Sidoarjo” untuk coba menghilangkan jejak anak perusahaan Aburizal Bakrie PT. Minarak Lapindo Jaya yang menjadi biang sebagian Sidoarjo dipendam lumpur.
Sementara itu, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammdiyah Yogyakarta (UMY) Fajar Junaedi mengulas permintaaan maaf Hari Suwandi di TV One dari kacamata akademis. Faktor kepemilikan media sangat berpengaruh dalam tayangan atau ulasan media. Apalagi sebelumnya, kata Fajar, Grup Bakrie sudah keluar banyak duit terutama unuk mengakuisisi klub bola Sidoarjo, Deltra Putra Sidoarjo (Deltras) untuk mengais simpati warga.
“‘cross-ownership’ media di Indonesia harus dibatasi. Kalau tidak, media di Indonesia tak akan mampu berkualitas,” tegasnya.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyayakarta mengatakan, hari-hari ke depan merupakan pertarungan sengit antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan industri media, termasuk jurnalistik. Media wajib netral dari kepentingan kelompok dan golongan, apalagi pemilik perusahaan media.
“Segala macam tayangan televisi jadi wewenang KPI, bukan Dewan Pers!” Tegas KPID Yogyakarta.
Kini KPI Pusat sedang menelaah tayangan “Permintaan Maaf Hari Suwandi” di acara “Apa Kabar Indonesia Malam” pada 25 Juli 2012 lalu. Kuat dugaan adanya penipuan informasi dengan mendompleng frekuensi publik.
